DKI news

DKI news

bisnismetro.com, Jakarta – Pajak wajib hukumnya bagi semua warga negara yang telah memenuhi syarat formil & materil untuk membayar pajak, maka kata “kepatuhan” wajib...

bisnismetro.com, Jakarta – Pajak wajib hukumnya bagi semua warga negara yang telah memenuhi syarat formil & materil untuk membayar pajak, maka kata “kepatuhan” wajib pajak menjadi kata kunci bagi fiscus (otoritas perpajakan).

Untuk itu melihat pentingnya pajak Petrus Loyani & Patner selaku lawfirm papan atas yang berbeda , karena integratas dan kredibilitas dengan pengusahaan interdisipliner hukum dan ekonomi pada Jumat kemarin (9/6/2017) membuat acara Launching Forum Pembayar Pajak Indonesia (FPPI) yang bertempat di Hoshino Tea Time, BTPN Tower, Jakarta Selatan. Acara ini mempunyai topik : Era Penegakan hukum pajak dan perlindungan hukum bagi pembayar pajak dalam rangka PERPPU No. 1/2017 tentang Akses lnformasi Keuangan

Dalam konteks posisi Warga Negara sebagai pembayar pajak itu, maka sudah selayaknya dan sepantasnya pembayar pajak memperoleh pelayanan yang maksimal dari otoritas perpajakan dan sekaligus perlindungan hukum akibat dan’ kewajiban yang timbul dari keharusan membayar pajak.

Petrus mengatakan dalam menyongsong era tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan PERPPU No. 1 tahun 2017 tentang Akses lnformasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Dari sudut Pemerintah, dengan PERPPU ini kepentingan menerobos rahasia perbankan telah tercapai. Sekarang Direktorat Jenderal Perpajakan (DIP) tanpa perlu ijin Bank Indonesia (BI) dan Menteri Keuangan sebagaimana yang sebelumnya diatur ps. 41 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan berwenang mendapat akses informasi keuangan untuk keperluan perpajakan (ps. 2). Sehingga dengan demikian untuk kepentingan perpajakan rahasia perbankan sebagaimana djaIur ps. 40 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan demi hukum menjadi gugur. (ps. 8). Dan berkaitan dengan informasi keuangan tersebut Menteri Keuangan berwenang melaksanakan pertukaran informasi keuangannya sebagaimana diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan otoritas yang berwenang di negara lain (ps.5), ujar Petrus pada pers conference ,Jumat (9/6/2017)

Hal lain PERPPU No. 1 tahun 2017 memberikan sanksi pidana l (satu) tahun mau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) bagi pimpinan pcgawai Lembaga Jasa Keuangan yang tidak memberikan informasi keuangan tcrsebut (ps. 7), padahal dalam ps. 47A UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Anggota Dewan Komisaris Direksi/Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak memberikan informasi keuangan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan demikian sanksi yang diatur ps. 7 PERPPU No. l tahun 2017 secara signifikan bertentangan dengan ps. 47a UU No. 10 tahun 1998.

Petrus juga berkata untuk para tamu undangan atau siapapun yang masih belum jelas soal pajak bisa mengikuti Diskusi Pendalaman Implikasi Hukum Perpu no 1/2017, tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan & Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) & Berakhirnya Era Kerahasiaan Bank. Yang akan diadakan pada Senin, 19 Juni 2017 ,jam 4.00 – 17.00 wib di level 33 Financial Centre Tower 2, ujarnya kembali

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *