DKI news

DKI news

Bisnis Metro, BANDUNG — Jajaran Kodiklatau yang dipimpin Kakum (Kepala Hukum) Kodiklatau Kolonel Sus Lidia Rina D,S.H.,M.H., mewakili Paban I Ren Kodiklatau Kolonel Tek...

Bisnis Metro, BANDUNG — Jajaran Kodiklatau yang dipimpin Kakum (Kepala Hukum) Kodiklatau Kolonel Sus Lidia Rina D,S.H.,M.H., mewakili Paban I Ren Kodiklatau Kolonel Tek I Nyoman Sumantha, S.E.,S.T., beserta staf memberikan sosialisasi tentang hukum, kepolisian militer, dan pembinaan mental kepada para personel Lanud Sulaiman dan perwakilan dari Skadron Pendidikan, baik militer maupun pegawai negeri sipil, Rabu (30/8/2017), yang dilaksanakan di Gedung Balai prajurit Cendrawasih Lanud Sulaiman, Kec. Margahayu, Kab. Bandung.

Komandan Kodiklatau Marsda TNI Eko Supriyanto, S.E., M.M.,dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kakum Kodiklataumenyampaikan bahwa maksud dari sosialisasi tentang hukum,kepolisian militer, dan pembinaan mental di Lanud Sulaiman ini adalah dalam upaya memperbaiki mentaldan meningkatkan jiwa disiplin anggota untuk pencapaian tugas dan fungsi yang dibebankankepada.

“Harapan yang didapat merupakan solusi terbaik yang bermuara kepada pembenahan dan peningkatkan kinerja, terutama yang berkaitan pada disiplin anggota yang penuh kesadaran, kepatuhan, ketaatan terhadap hukum, baik pidana maupun disiplin, “ tambahKakum Kodiklatau.

Sementara itu, Komandan Lanud Sulaiman kolonel PnbMohammad Syafii, S.I.P., dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kadislog Letkol Kal Dwi Yunanto menyampaikan harapannya agar para personel Lanud Sulaiman jangan sampai melanggar aturan dan norma hukum karena hal tersebut akan merugikan diri sendiri, keluarga, dan nama baik institusi.

Mayor Sus Sebastian mewakili Kakum Kodiklatau memaparkan materi tujuan diterbitkannya peraturan Panglima TNI 44 tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer serta membahas ketentuan pada pasal 60 Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang merupakan pengganti UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin ABRI. Pertimbangan penggantian UU tersebut antara lain adalah adanya pemisahan Polri dari ABRI, nama ABRI diganti menjadi TNI, dan diundangkannya UU No.3 Tahun 2002 dan UU No. 34 Tahun 2004. Dalam UU terbaru untuk “subyek” menggunakan istilah militer bukan lagi prajurit.

Kapten Pom Bambang Heru Y, S.H., selaku Kasubsi Plntatib Sigaktib Pom mewakili Danpom Kodiklatau Letkol Pom Budi Setyo, S.H., memaparkan materi tentang alur proses penyelesaian kasus masalah pidana dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah pidana. Sedangkan Kasubdit Bintal Letkol Sus Abdul Atik, S.Ag., S.Sos., pada kesempatan tersebut memaparkan tentang masalah nikah, cerai, dan rujuk dalam undang-undang sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974. (Dispenau/Yuni)

 

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *