DKI news

DKI news

Foto:Ilustrasi(Ist) Bisnis Metro, JAKARTA – Proses perundingan PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah Indonesia sudah capai kesepakatan terakhir. Salah satu dari kesepakatannya divestasi 51%...

Foto:Ilustrasi(Ist)

Bisnis Metro, JAKARTA – Proses perundingan PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah Indonesia sudah capai kesepakatan terakhir. Salah satu dari kesepakatannya divestasi 51% sahan Freeport kepada pemerintah.

Keputusan ini tentu menggembirakan bagi rakyat, di mana pemerintah akan mengendalikan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Namun tantangan saat ini adalah, mampukan pemerintah membeli 51% saham Freeport?

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean mengatakan, disetujuinya divestasi 51% oleh Freeport membuat negara semakin berdaulat.

“Kita akan punya pengaruh kuat dan akan mengendalikan operasional Freeport sebagai pemegang saham mayoritas,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/8/2017).

Akan tetapi, lanjut Ferdinand, situasi ini menjadi tidak enak karena memegang kendali Freeport hanya akan terjadi jika yang membeli divestasi saham itu adalah pemerintah menggunakan dana Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Mungkinkah pemerintah akan mampu membeli divestasi saham tersebut?,” tanya dia.

Ferdinand mengaku sudah memiliki ulasan seperti apakah kemampuan negara bisa membeli saham Freeport.

Bila mengikuti keadaan pemerintah saat ini dan dari beberapa pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, jelas APBN kita tidak akan mampu membeli divestasi 51% saham itu yang diperkirakan nilai harga pasarnya di kisaran USD8 miliar atau sekitar Rp100 trilliun.

“Darimana pemerintah akan mencari dana sebesar itu? Mendanai proyek LRT saja yang masih butuh dana sekira Rp5 trilliun harus terseok-seok bahkan dengan menutup telinga dari protes publik, pemerintah nekad menyenggol-nyenggol dana haji,” tuturnya.

Belum diketahui siapa yang akan bisa membeli saham sebesar USD8 miliar atau Rp100 triliun ini? Namun jika melihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pembeli saham diutamakan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, swasta nasional, dan bursa efek.

Dia pun menilai divestasi 51% saham Freeport masih misteri. Misteri untuk siapa yang akan membeli divestasi saham tersebut. (Red)

Sumber:okezone

 

admin

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Your email address will not be published. Required fields are marked *